tirto.id - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Doha menyerukan agar semua Warga Negara Indonesia (WNI) di Qatar tetap tenang sambil terus mewaspadai situasi keamanan di negara teluk tersebut.
Pernyataan KBRI di Doha itu muncul menyikapi situasi terbaru setelah sejumlah negara kuat di Arab, seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir, memutus hubungan diplomatiknya dengan Qatar.
"Komunitas Indonesia di Qatar diimbau untuk tetap tenang namun waspada serta terus mengikuti perkembangan situasi keamanan di sekitarnya melalui berbagai sarana," demikian isi pernyataan pers KBRI di Doha pada Selasa (6/6/2017) seperti dilansir Antara.
KBRI di Doha mencatat saat ini terdapat sekitar 40 ribu WNI di Qatar. Mayoritas dari mereka bekerja di sektor domestik, migas dan perdagangan di Qatar.
Duta Besar RI untuk Qatar, Muhamad Basri Sidehabi juga sudah menyatakan terus berkoordinasi dengan otoritas negara setempat guna memastikan keamanan dan keselamatan semua WNI di sana.
"Tidak perlu mengambil langkah-langkah yang berlebihan mengingat situasi di Qatar masih aman dan terkendali," ujar Basri pada saat bertemu dengan masyarakat Indonesia di kompleks Al Khor Community, kota Alkhor, sekitar 60 kilometer dari Doha pada Senin kemarin.
Kunjungan Basri ke Kota Alkhor ini adalah upaya KBRI untuk menunjukan kepada WNI bahwa kondisi politik dan keamanan di Qatar berjalan normal seperti biasanya. Dubes RI bersama beberapa staf KBRI Doha juga memantau langsung kondisi di berbagai tempat, seperti di jalan-jalan, pusat pebelanjaan dan tempat keramaian lainnya.
Menurut keterangan KBRI Doha, kondisi politik dan keamanan di Qatar sampai Selasa hari ini pada umumnya berjalan normal serta tidak terdapat tanda-tanda meningkatnya gangguan keamanan dan eskalasi ketegangan politik.
Akan tetapi, berdasar laporan KBRI Doha, terdapat peningkatan jumlah aparat keamanan yang berjaga, khususnya di kawasan-kawasan yang dianggap penting, seperti pusat pemerintahan, tempat-tempat ibadah, bandara, stasiun, terminal bis, fasilitas publik serta pusat perbelanjaan.
Menurut Dubes Basri, KBRI Doha juga telah mempersiapkan langkah antisipasi guna mengantisipasi kondisi keamanan di lapangan.
"Dubes adalah orang terakhir yang akan meninggalkan Qatar. Kondisi politik ini sudah terjadi pada tahun 2014 lalu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir," ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir juga menyatakan pemerintah Indonesia terus mengamati perkembangan di Qatar. “Indonesia dengan prihatin mengikuti secara dekat perkembangan situasi di Timur Tengah saat ini," ujar dia pada Senin kemarin.
Filipina Hentikan Pengiriman Pekerja ke Qatar
Sementara itu, Pemerintah Filipina memutuskan menghentikan pengiriman tenaga kerja asal negara itu ke Qatar untuk sementara waktu menyusul ketegangan politik yang meningkat di kawasan Teluk.
Menteri Tenaga Kerja Filipina Sivestre Bello mengatakan keputusan itu muncul sebab pemerintah Filipina khawatir akan terjadi krisis pasokan bahan pangan ke Qatar bila krisi politik terus memburuk. Padahal, kini tercatat ada 200.000 Warga Negara Filipina di Qatar.
"Misalnya, kita tahu pasti bahwa Qatar tidak menghasilkan makanan sendiri. Bila terjadi sesuatu sehingga kehabisan makanan dan kerusuhan akan terjadi, sudah pasti pekerja asal Filipina akan menjadi korban pertama," kata dia.
Dia melanjutkan, "Itulah mengapa kami benar-benar perlu melakukan sejumlah langkah persiapan untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah."
Bello mencatat terdapat 141.000 pekerja resmi Filipina di Qatar pada tahun lalu. Namun, dia memperkirakan, apabila memasukkan pula data pekerja ilegal asal negaranya di Qatar, jumlahnya kini bisa melampaui 200.000 orang.
Juni 06, 2017
:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/1379804/original/041338500_1476952726-healty_and_stylish.jpg)
